pariwisata kabupaten jember

Kajari : Penegakan Supremasi Hukum Tanpa Pandang Bulu

  Dibaca : 379 kali
Kajari : Penegakan Supremasi Hukum Tanpa Pandang Bulu
Sejumlah petugas memeriksa tamu yang akan memasuki mako Polres Blitar Kota
space ads post kiri

* Terkait Kasus Perkebunan dan Dana Bansos

Kejaksaan Negeri Blitar untuk saat ini lebih fokus dalam penanganan dua perkara yaitu perkebunan yang diduga ada unsur kerugian negara dan juga terkait dengan aliran dana bantuan sosial yang saat ini diberbagai daerah terdapat penyimpangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar SH,MH

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar SH,MH

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar SH,MH. Menurutnya, pihaknya telah menetapkan prioritas penanganan guna memperoleh hasil maksimal.

Ketika disinggung terkait masalah perkebunan, menurut pria asal Jawa barat tersebut, ada dugaan telah terjadi kerugian negara.

“Pasalnya, HGU telah habis selama kurang lebih 6 tahun, sehingga dengan demikian secara otomatis tanah tersebut merupakan milik negara. Jadi terdapat potensi kerugian negara di situ,” tegasnya.

Seperti diketahui di salah satu perkebunan yang ada di Kabupaten Blitar telah dilaporkan oleh LSM, bahwa telah terjadi pemanfaatan lahan yang disitu HGU nya telah habis, akan tetapi tetap dilakukan pengerjaan. Hal ini langsung direspons pihak Kejaksaan Negeri Blitar.

Kemudian masih menurut Dade, terkait dana Bansos, pihaknya saat ini tengah memanggil SKPD Pemerintah Kabupaten Blitar, maupun berbagai lembaga yang mendapat aliran dana Bansos tersebut, seperti, KPU, PKK dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang berujung mengakibatkan kerugian negara.

Perlu diketahui Dana Bansos merupakan dana dari Pemerintah pusat yang masuk ke APBD yang kemudian disalurkan ke berbagai lembaga termasuk juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan Bansos ini diperuntukkan bagi kebutuhan yang belum tercover oleh dana yang ada di APBD.

“Kita terus melakukan Pemeriksaan, apakah ada penyimpangan atau tidak,” tuturnya kepada Memo X, Senin (2/01).

Masih menurut Dade, ditargetkan seluruh pemeriksaan akan selesai pada akhir bulan ini, dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman ketika ada indikasi korupsi.

“Kami akan melakukan penegakan supremasi hukum dengan tanpa pandang bulu, dengan harapan akan memberikan manfaat luar biasa bagi negeri ini,” pungkasnya. (ris)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
space ads kanan1

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional