pariwisata kabupaten jember

Putusan Judicial Review Walikota Blitar Belum Diumumkan

  Dibaca : 315 kali
Putusan Judicial Review Walikota Blitar Belum Diumumkan
space ads post kiri

# Pengelolaan SMA/SMK

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar hingga saat ini belum menerima kepastian dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pengelolaan SMA/SMK. Berdasarkan informasi yang diterima Pemkot Blitar, MK belum mengeluarkan putusan.

Hal ini disampaikan Walikota Blitar, Mohamad Samanhudi Anwar, Jumat (30/7). Menurut Samanhudi Anwar, bahkan Pemkot juga belum menerima konfirmasi dari MK terkait jadwal sidang putusan Judicial Review tersebut.

“Sampai sekarang kita juga masih menunggu jadwal dari MK,” kata Samanhudi Anwar kepada wartawan.

Lebih lanjut Samanhudi Anwar menjelaskan, mekanisme sidang di MK memang berbeda dengan sidang di Pengadilan Negeri (PN).

Jika di PN sidang putusan sudah dijadwal jauh hari sebelumnya, di MK harus menentukan jadwal sidang putusan dengan menggagendakan sidang sendiri.

“Jika jadwal sudah keluar akan dicantumkan di website resmi. Selain itu pihak pemohon akan dikonfirmasi melalui telepon. Namun  sampai sekarang belum ada,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar secara resmi mengajukan gugatan ke MK. Dia menolak pengambilalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh pemerintah provinsi seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

Orang nomor satu di Pemkot Blitar ini menambahkan, pasca gugatan ke MK, serangkaian jadwal persidangan sudah diikuti Pemkot Blitar selaku pemohon. Setidaknya Pemkot Blitar sudah menjalani tujuh kali persidangan.

“Jadwal yang kita tunggu adalah jadwal sidang yang ke delapan, dengan agenda pembacaan putusan,” pungkas Walikota Blitar. (fjr/jun)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
space ads kanan1

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional