pariwisata kabupaten jember

DPR RI Sidak Kantor Pajak Pratama Blitar

  Dibaca : 320 kali
DPR RI Sidak Kantor Pajak Pratama Blitar
Sarmuji, Anggota komisi sebelas DPR RI saat sidak ke Kantor Pajak Pratama Blitar
space ads post kiri

# Pastikan Penerapan UU Amnesty Pajak Lancar

Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak telah disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada, Selasa (28/6) lalu. Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. 

Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Anggota Komisi XI DPR RI, megatakan, kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.

Menurut Sarmuji, dengan menggunakan UU Pengampunan Pajak, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp165 triliun. Dikataknnya, tidak hanya wajib pajak besar, namun para pelaku UMKM juga bisa mengakses Tax Amnesty pajak tersebut.

“Ini bukan hanya untuk wajib pajak besar, bahkan UMKM juga bisa ikut,” kata Sarmuji kepada wartawan, saat sidak ke Kantor Pajak Pratama (KPP) Blitar guna mengecek kesiapan kantor pajak dalam pelaksanaan Tax Amnesty pada Selasa (2/8) kemarin.

Lebih lanjut pria asal Tulungagung tersebut menjelaskan, UU Tax Amnesty tersebut memiliki batas waktu. Yakni hanya berlaku mulai Juli 2016  hingga akhir Maret 2017 mendatang.

Sehingga harus segera dilaksanakan dan disosialisasikan oleh seluruh kantor pajak, termasuk KPP Blitar agar mencapai target dan tujuan yang diinginkan. “Jadi kantor pajak harus segera bergerak untuk sosialisasi,” ungkapnya.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
space ads kanan1

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional